Banyaknya Lubang Eks Tambang Baru Bara, Muhammad Samsun ; Penambang memiliki Kewajiban untuk Melaksanakan Jamrek

- Jurnalis

Jumat, 1 November 2024 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RadiusKaltim.co Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menyoroti banyaknya lubang bekas tambang di Benua Etam. Jumat (01/11/2024)

Lebih lanjut lagi Samsun menjelaskan, eks tambang batu bara itu dinilai membahayakan masyarakat, terlebih lagi sudah banyak kejadian-kejadian bahkan kasus meninggal akibat lubang tambang batu bara.

Samsun juga menambahkan, bahwa reklamasi merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan tambang batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kaltim Dampingi Pj Gubernur Tinjau Kesiapan Pilkada di Paser

“Mereka nambang, katakanlah 50 miliar, jamreknya paling ndak’ 25 miliar. Selesai nambang, mereka berusaha untuk nutupin. Kenapa ? Kalau nggak (ditutup), mereka loss (kehilangan) 25 miliar,” katanya belum lama ini.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini menilai, bahwasanya perusahaan tambang batu bara meremehkan tanggung jawab tersebut. Samsun menilai hal tersebut karena nominal dana jaminan reklamasi (jamrek) terhitung kecil dan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk reklamasi

Baca Juga :  Sigit Wibowo, Narasumber Bimtek Penguatan LPM di Kelurahan Graha Indah Balikpapan

“Oleh sebab itu, Samsun mendesak pemerintah untuk merevisi regulasi mengenai dana jamrek. Dengan menaikkan nominalnya. Dana jaminan reklamasi (jamrek) kita terlalu kecil, nggak sesuai lagi. Harus disesuaikan, jamrek harus dinaikkan supaya mereka tanggung jawab,”tutupnya.

Penulis : Adi

Editor : Bustami

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB