APBD Kaltim 2026 Terancam Dirombak Total, Pendapatan Turun Lebih dari Rp6 Triliun

- Jurnalis

Sabtu, 13 Desember 2025 - 14:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samarinda– Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 memasuki fase genting.

Pemerintah provinsi dipaksa melakukan perombakan besar-besaran setelah proyeksi pendapatan daerah anjlok hingga lebih dari Rp6 triliun.

Pendapatan Kaltim yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp21,35 triliun, dipastikan menyusut menjadi sekitar Rp15,1 triliun.

Penurunan tajam ini dipicu koreksi signifikan dari skema Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan penurunan drastis tersebut membuat seluruh rancangan APBD tidak lagi dapat dipertahankan.

“Pendapatan awal kita Rp21,35 triliun, kini tinggal sekitar Rp15 triliun. Artinya ada pengurangan lebih dari Rp6 triliun. Dengan kondisi seperti ini, postur APBD 2026 harus disusun ulang,” ujarnya, Minggu,30/112025.

Baca Juga :  H. Subandi Sosialisasikan Perda Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kota Bangun

Saat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menata ulang komponen belanja untuk menyesuaikan kapasitas fiskal yang mengecil. Efisiensi di berbagai sektor disebut tidak dapat dihindari.

“Hari ini kita membahas efisiensi anggaran 2026. Pengurangannya sekitar Rp6,13 triliun. Itu pasti mengubah banyak pos belanja, sehingga harus kita kaji dengan TAPD,” jelas Hasanuddin.

Rapat pembahasan belum bisa dituntaskan dalam satu hari dan akan dilanjutkan di Balikpapan. DPRD menargetkan komposisi anggaran yang baru tetap mampu memberi dampak optimal bagi masyarakat.

“Besok dilanjutkan di Balikpapan, mungkin dua hari pembahasan, agar APBD kita tetap berdampak,” katanya.

Baca Juga :  Sigit Wibowo, Narasumber Bimtek Penguatan LPM di Kelurahan Graha Indah Balikpapan

Penurunan pendapatan ini juga membuka kemungkinan peninjauan ulang terhadap program-program prioritas provinsi, termasuk Gaspol/Gratispol, program pendidikan gratis yang selama ini menjadi unggulan pemerintah daerah.

“Termasuk program pemerintah seperti Gaspol, tentu ada penyesuaian,” ujarnya.

Selain itu, beberapa jenis bantuan sosial yang menyasar langsung masyarakat, seperti dukungan bagi marbot atau penjaga masjid, juga diperkirakan terdampak.

“Mungkin ada yang akan berkurang, misalnya pemberangkatan atau dukungan untuk marbot. Pengurangannya cukup banyak,” tambah Hasanuddin.

Meski sejumlah potensi perubahan mulai mengemuka, Hasanuddin menegaskan bahwa seluruh angka masih bersifat sementara.

“Pembahasannya belum selesai, jadi saya belum bisa menyampaikan angka final. Setelah selesai dan benar-benar clear, baru bisa disampaikan,” tegasnya.

Penulis : Adi

Editor : Syahfril

Berita Terkait

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda
DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring
Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM
DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya
Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID
Hasanuddin Sebut Minimnya Standar Pelatihan untuk Daerah Sebabkan Ketimpangan Serapan Anggaran
Pemprov Diminta Siapkan Kajian Mendalam Sebelum Bangun Kolam Renang Berstandar Internasional
Tekanan Fiskal 2026 Bisa Ganggu Peran Kaltim sebagai Penyangga IKN
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 12:13 WIB

Komisi IV Desak Penutupan Permanen Seluruh Titik Prostitusi Ilegal di Samarinda

Senin, 15 Desember 2025 - 12:11 WIB

DPRD Desak Pemerintah Pastikan Keberlanjutan Folder Sungai Siring

Senin, 15 Desember 2025 - 12:09 WIB

Fokus Penanganan Banjir Masih Terpecah, DPRD Dorong Prioritaskan Hulu SKM

Senin, 15 Desember 2025 - 12:07 WIB

DPRD Minta Skema Pengawasan Dana RT di Kutim Diperkuat, Bukan Hanya Besaran Anggarannya

Senin, 15 Desember 2025 - 12:06 WIB

Sengketa Internal Dianggap Akibat Minimnya Prosedur Kolektif, DPRD Kaltim Dorong Transparansi Seleksi KPID

Berita Terbaru

Kaltim

KETIKA HUTAN HILANG DAN KESEJAHTERAAN TAK KUNJUNG DATANG

Selasa, 24 Feb 2026 - 20:28 WIB