Radiuskaltim.co, Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda kembali memicu perhatian tajam DPRD. Pemangkasan sekitar Rp150 miliar dalam APBD 2025 dikhawatirkan berdampak pada upaya pengendalian banjir, terutama di titik-titik yang selama ini membutuhkan intervensi cepat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai bahwa kondisi ini mengharuskan Pemkot mengambil keputusan yang tegas tentang proyek mana yang benar-benar harus diprioritaskan.
“Dengan ruang fiskal yang makin sempit, pemerintah tidak boleh ragu menentukan fokus. Lebih baik sedikit tapi tuntas daripada banyak tapi mandek,” ungkapnya.
Deni menekankan pentingnya rencana jangka panjang yang konsisten. Menurutnya, persoalan banjir di Samarinda selama ini berulang karena pendekatan yang berubah-ubah setiap tahun, seolah tidak ada peta jalan teknis yang menjadi pegangan lintas pemerintahan.
“Masterplan pengendalian banjir itu kunci. Kalau strategi berubah terus, setengah pekerjaan justru tidak menghasilkan apa pun,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan Jalan Suryanata, yang hingga kini masih sering tergenang meski berbagai upaya sudah pernah dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir memerlukan kesinambungan dan penyelesaian menyeluruh, bukan solusi parsial.
Selain persoalan anggaran, Deni juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemkot, perangkat daerah, dan instansi pusat. Ia menegaskan bahwa penanggulangan banjir harus melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, mengingat aliran air dari sejumlah drainase kota bermuara langsung ke Sungai Mahakam.
“Samarinda ini wilayah hilir. Faktor pasang sungai dan cuaca ekstrem tidak bisa dihadapi sendirian. Kerja sama teknis harus diperkuat,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kejadian pasang Sungai Mahakam dan curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir, Deni menilai situasi ini sebagai sinyal bahwa perencanaan tidak boleh lagi menunggu momentum.
“Banjir bukan isu musiman. Kalau ditunda, biayanya akan jauh lebih besar dan kerugiannya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot segera menetapkan prioritas penanganan drainase yang benar-benar mendesak, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada program yang memberi dampak nyata bagi warga.
