Peringatan Hari Guru Nasional di Kalimantan Timur kembali memunculkan sorotan terhadap nasib guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) atau guru honorer.
Komisi IV DPRD Kaltim menilai kelompok ini masih menjadi penopang utama layanan pendidikan di daerah, namun belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan peran strategis yang mereka emban.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan sebagian besar guru honorer masih bekerja dalam kondisi serba terbatas mulai dari insentif yang rendah, akses pelatihan yang minim, hingga beban kerja yang terus meningkat seiring tuntutan profesionalisme.
“Tidak bijak jika kita terus menuntut guru menjadi hebat sementara syarat pembentukannya tidak kita penuhi,” ujar Darlis, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, perkembangan teknologi dan pembaruan ilmu pengetahuan mengharuskan guru terus meningkatkan kompetensi.
Namun, hal tersebut sulit dicapai tanpa dukungan fasilitas, pelatihan, dan kebijakan yang memadai.
“Jangan sampai guru stagnan dengan ilmu yang sama dari tahun ke tahun. Mereka harus diberi akses terhadap pengetahuan yang terus berkembang,” tambahnya.
Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan kebijakan yang lebih kuat dan terukur untuk meningkatkan mutu guru non-ASN.
Darlis menyebut beberapa bidang yang wajib mendapat perhatian khusus, antara lain:
• Pelatihan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
• Penguatan layanan bimbingan konseling
• Pengembangan metode pembelajaran berbasis deep learning
• Peningkatan kapasitas kepemimpinan sekolah
Menurutnya, peningkatan kualitas guru tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial saat Hari Guru Nasional, tetapi harus diwujudkan melalui program berkelanjutan yang berdampak langsung pada proses pembelajaran.
Selain aspek kompetensi, Darlis turut menyoroti persoalan kesejahteraan. Banyak guru honorer di daerah terpencil masih bekerja dengan honor minim dan fasilitas seadanya, meski mereka memikul tanggung jawab yang sama dengan guru ASN.
DPRD Kaltim berkomitmen mengawal agar Pemprov memberikan dukungan yang lebih konkret baik dari sisi kebijakan maupun fasilitas sehingga peran guru honorer dalam membentuk karakter peserta didik dapat berjalan optimal.
“Guru non-ASN berperan besar membangun karakter generasi muda. Pemerintah harus hadir memastikan mereka mendapat perlindungan, fasilitas, dan kebijakan yang berpihak,” pungkasnya.
Penulis : Adi
Editor : Syahfril
